Dalam beberapa bulan terakhir, kasus penipuan yang berkedok bantuan sosial dari pemerintah kembali mencuat di tengah masyarakat. Terutama di platform Facebook, para pelaku kejahatan siber memanfaatkan nama program-program resmi untuk menjerat korban. Lebih lanjut, mereka mendesain akun-akun palsu sedemikian rupa sehingga terlihat profesional dan meyakinkan. Dengan demikian, masyarakat yang kurang waspada mudah terjerumus dalam jebakan digital ini. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi yang menyeluruh agar masyarakat tidak menjadi korban berikutnya.
Sebagai contoh nyata, akun palsu bernama “Program Bantuan Indonesia 2025” telah beredar luas dan mengelabui ribuan pengguna Facebook. Tidak hanya menggunakan logo yang menyerupai lembaga resmi, akun ini juga mencantumkan nomor WhatsApp dan alamat palsu untuk memperkuat kredibilitasnya. Akibatnya, masyarakat dengan mudah percaya dan memberikan data pribadi mereka. Maka dari itu, sangat penting untuk mengenali ciri-ciri akun palsu agar dapat menghindari penipuan serupa.
Untuk melancarkan aksinya, para penipu biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang membangkitkan harapan. Mereka menulis postingan yang menjanjikan bantuan langsung tunai, sembako gratis, atau subsidi pemerintah dengan syarat minimal.Transaksi inilah yang menjadi pintu masuk para pelaku untuk mencuri data atau meminta sejumlah uang. Karena itulah, masyarakat perlu berpikir kritis dan tidak mudah tergiur janji-janji manis di media sosial.
Meski modus seperti ini bukanlah hal baru, namun penyebarannya kini semakin cepat dan luas berkat teknologi. Facebook menjadi salah satu sarana utama karena jangkauannya yang besar dan kemudahan membuat akun palsu.Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut.
Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengeluarkan berbagai imbauan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun demikian, tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan informasi tersebut dengan cepat. Apalagi masyarakat di daerah pedesaan yang minim akses internet, mereka lebih rentan terhadap hoaks dan penipuan daring.
Selain edukasi, tindakan hukum juga perlu ditegakkan secara tegas terhadap pelaku penipuan digital. Kepolisian, khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, harus proaktif menelusuri dan menindak pelaku-pelaku yang menyalahgunakan platform digital. Bahkan, bila perlu, bekerja sama dengan pihak Facebook untuk menutup akun-akun mencurigakan dengan lebih cepat. Dengan demikian, efek jera dapat tercipta dan masyarakat akan merasa lebih aman dalam menggunakan media sosial.
Di sisi lain, Facebook sebagai platform penyedia layanan juga memiliki tanggung jawab besar dalam menanggulangi kejahatan siber. Sayangnya, hingga kini, banyak akun palsu yang masih dapat beroperasi selama berbulan-bulan tanpa tindakan.
Bahkan, beberapa laporan menunjukkan bahwa para pelaku tidak hanya beroperasi di Facebook, tetapi juga menyebar ke WhatsApp dan Telegram. Mereka menciptakan grup-grup dengan nama yang menjanjikan bantuan atau undian berhadiah. Setelah itu, mereka mengumpulkan nomor dan informasi pribadi dari para anggota grup. Langkah selanjutnya adalah memanipulasi korban agar mentransfer sejumlah uang sebagai “biaya administrasi”. Maka dari itu, kewaspadaan perlu diperluas hingga ke platform lainnya.
Ketika seseorang sudah menjadi korban penipuan, dampaknya bukan hanya materi, tetapi juga psikologis. Banyak korban yang merasa malu dan takut untuk melapor karena menganggap diri mereka lalai. Oleh karena itu, lingkungan sekitar harus memberikan dukungan dan mendorong korban untuk melapor kepada pihak berwajib. Dukungan moral ini sangat penting agar korban tidak semakin terpuruk. Lebih jauh lagi, laporan mereka bisa menjadi bahan penyelidikan untuk menangkap pelaku.
Masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai kanal resmi pemerintah untuk memverifikasi informasi bantuan sosial. Misalnya, website resmi Kementerian Sosial atau aplikasi seperti Cek Bansos bisa digunakan untuk mengecek validitas program bantuan. Apabila informasi tidak tercantum di sana, kemungkinan besar itu adalah penipuan. Dengan menggunakan kanal resmi, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar dan menghindari jebakan para penipu.
