Urutan Pangkat Polisi Sebagai lembaga penegak hukum, Polri memiliki sistem kepangkatan yang kompleks dan terstruktur. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana jenjang karier seorang anggota polisi terbentuk dari pangkat terbawah hingga ke pucuk pimpinan. Dalam konteks kelembagaan, pangkat tidak hanya menunjukkan posisi atau jabatan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab, wewenang, dan penghasilan. Untuk memberikan gambaran utuh, artikel ini akan mengulas seluruh pangkat polisi di Indonesia mulai dari Bhayangkara Dua hingga Jenderal Polisi, serta merinci besaran gaji yang diterima oleh masing-masing pangkat sesuai ketentuan tahun 2025. Dengan begitu, masyarakat umum maupun calon anggota Polri bisa mengetahui secara transparan bagaimana sistem tersebut bekerja dan bagaimana penghasilan aparat negara ini dihitung berdasarkan golongan dan masa kerja.
Urutan Pangkat Polisi Pertama-tama, jenjang pangkat Polri dimulai dari Tamtama, yaitu pangkat terendah yang biasa ditempuh lulusan pendidikan Bintara Polri. Tamtama terbagi menjadi tiga jenjang, yakni Bhayangkara Dua (Bharada), Bhayangkara Satu (Bharatu), dan Bhayangkara Kepala (Bharaka). Ketiganya merupakan fondasi dari sistem kepangkatan Polri yang mendukung tugas-tugas teknis serta operasional di lapangan. Misalnya, mereka bertugas dalam penjagaan, pengawalan, hingga pelatihan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 yang diperbarui pada 2024, gaji Tamtama berkisar antara Rp1.802.600 untuk Bharada dengan masa kerja 0 tahun, hingga Rp2.987.200 untuk Bharaka dengan masa kerja lebih dari 27 tahun. Oleh karena itu, meskipun bertugas di lapisan terbawah, mereka tetap menerima tunjangan dan insentif tambahan tergantung beban kerja serta daerah penugasan.
Kemudian, pangkat Bintara menjadi jenjang yang paling banyak mengisi struktur Polri karena mereka berada langsung di lapangan sebagai penghubung utama antara kepolisian dan masyarakat. Pangkat ini terdiri dari Brigadir Dua (Bripda), Brigadir Satu (Briptu), Brigadir (Brigadir), Brigadir Kepala (Bripka), Ajun Inspektur Dua (Aipda), dan Ajun Inspektur Satu (Aiptu). Pangkat Bintara juga memiliki peluang lebih besar untuk naik jabatan dan mendapatkan pelatihan kepemimpinan. Untuk gajinya, Bripda menerima sekitar Rp2.103.700 pada masa kerja 0 tahun, sedangkan Aiptu dengan masa kerja maksimal bisa memperoleh hingga Rp3.820.000. Di samping itu, Bintara juga mendapat berbagai tunjangan seperti tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, dan insentif daerah. Karena berada di garis depan, para Bintara kerap berhadapan langsung dengan berbagai dinamika sosial seperti pengamanan demonstrasi, pelayanan publik, hingga penyelidikan kasus.
Selanjutnya, setelah Bintara terdapat jenjang Perwira Pertama (Pama) yang terdiri dari Inspektur Polisi Dua (Ipda), Inspektur Polisi Satu (Iptu), dan Ajun Komisaris Polisi (AKP). Pama merupakan tingkat pertama bagi polisi yang memasuki posisi struktural dengan tanggung jawab lebih besar seperti memimpin satuan kecil atau menjadi kepala unit. Gaji pokok untuk Ipda mulai dari Rp2.735.300 dan dapat mencapai Rp4.425.200 untuk AKP dengan masa kerja tertinggi. Selain itu, mereka juga menerima tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatan dan risiko tugas. Karena itu, pangkat ini menjadi gerbang penting untuk karier yang lebih tinggi di kepolisian. Tak jarang, lulusan Akademi Kepolisian langsung mengisi posisi ini. Perwira Pertama biasanya memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi dan keahlian strategis yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan operasional di tingkat sektor atau kabupaten.
Berikutnya, Perwira Menengah (Pamen) mencakup Komisaris Polisi (Kompol), Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), dan Komisaris Besar Polisi (Kombes). Pamen berada di level struktural menengah yang biasanya memimpin satuan kerja di tingkat provinsi atau direktorat khusus. Karena tanggung jawabnya besar, gaji Pamen pun lebih tinggi. Kompol dengan masa kerja awal menerima Rp3.000.100, sedangkan Kombes dengan masa kerja tertinggi bisa mendapat Rp5.343.400. Tambahan lainnya meliputi tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, hingga fasilitas operasional. Selain itu, Perwira Menengah juga aktif memimpin kebijakan regional dan terlibat langsung dalam manajemen krisis serta penanganan kasus berskala besar. Oleh karena itu, posisi ini menjadi krusial dalam pembentukan arah strategis Polri, termasuk dalam reformasi birokrasi, pengawasan internal, dan hubungan eksternal dengan instansi lain.
Selanjutnya, pada jenjang tertinggi dalam struktur Polri terdapat Perwira Tinggi (Pati), yakni Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen), Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), Komisaris Jenderal Polisi (Komjen), hingga Jenderal Polisi. Pangkat ini hanya diisi oleh pejabat strategis di Mabes Polri atau kementerian/lembaga negara. Brigjen memperoleh gaji pokok mulai dari Rp3.290.500 hingga Rp5.977.600, sedangkan Jenderal Polisi dengan masa kerja panjang bisa mendapat Rp5.238.200 sampai Rp6.405.200. Namun, tunjangan kinerja pejabat setingkat Kapolri bisa mencapai lebih dari Rp40 juta per bulan. Selain itu, fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, ajudan, dan protokoler juga disediakan negara. Perwira Tinggi tidak hanya memimpin institusi, tetapi juga menjadi wajah utama Polri dalam diplomasi keamanan dan hubungan dengan presiden serta lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, posisi ini sangat strategis dalam menjaga stabilitas negara dan mengarahkan arah kebijakan keamanan nasional.
Kemudian, untuk memahami lebih detail mengenai penghasilan anggota Polri, penting mengetahui bahwa gaji mereka mengacu pada golongan dan masa kerja jabatan, dan berbagai insentif lainnya. Oleh karena itu, meskipun gaji pokok terlihat standar, keseluruhan take home pay bisa jauh lebih besar tergantung penugasan, pangkat, dan prestasi kinerja.
Berikutnya, jalur karier dalam kepolisian sangat bergantung pada kinerja, masa kerja, pendidikan, dan integritas. Kenaikan pangkat tidak terjadi otomatis, tetapi melalui proses evaluasi dan seleksi yang ketat. Misalnya, seorang Bripka yang ingin naik menjadi Aipda harus melalui Ujian Dinas, menunjukkan catatan kerja yang baik, dan mengikuti pendidikan lanjutan. Selain itu, jalur pendidikan formal seperti Sekolah Inspektur Polisi (SIP) dan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) juga menentukan kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan struktural. Karena itu, banyak anggota Polri yang terus melanjutkan pendidikan dan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Di sisi lain, mekanisme promosi juga mempertimbangkan kebutuhan organisasi, distribusi personel, dan rekam jejak.
Sebagai penutup, struktur kepangkatan dalam Polri tidak hanya menjadi penanda hierarki, tetapi juga menjadi dasar dalam pembagian tugas, wewenang, dan pemberian hak penghasilan. Dari Tamtama hingga Jenderal Polisi, setiap jenjang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat tentang sistem ini sangat penting, terutama agar tercipta penghargaan yang layak terhadap profesi kepolisian. Dengan informasi yang terbuka mengenai gaji dan sistem karier, maka kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat. Selain itu, ini juga menjadi motivasi bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam bidang keamanan negara melalui jalur kepolisian. Di masa mendatang, semoga sistem ini semakin profesional dan transparan sehingga mampu membentuk institusi Polri yang kuat, terpercaya, dan humanis.
