PKB Dorong Prabowo Ambil Alih 51% Saham BCA : Bongkar Skandal BLBI Demi Selamatkan Uang Negara

Tentang Saham BCA : Partai Kebangkitan Bangsa menilai langkah ini bisa menjadi terobosan besar Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi dan memperkuat keuangan negara.

Jakarta — Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Iman Sukri, secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap usulan pengambilalihan 51 persen saham Bank Central Asia (BCA) oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah ini penting untuk menyelamatkan uang negara sekaligus menuntaskan dugaan rekayasa dalam proses akuisisi saham tersebut oleh Djarum Grup.

Pernyataan ini disampaikan Sukri pada Jumat (15/8/2025) sebagai respons terhadap wacana yang berkembang terkait skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang disebut-sebut masih menyisakan banyak misteri. Ia menegaskan, pengambilalihan saham BCA harus dilakukan segera agar negara tidak terus dirugikan.

“PKB mendukung penuh usulan agar Presiden Prabowo mengambil alih 51 persen saham BCA. Ini harus segera dilakukan untuk menyelamatkan uang negara yang terlibat dalam skandal BLBI. Jangan sampai bangsa ini terus menerus dipermainkan oleh segelintir pihak,” kata Sukri.

Tak Perlu Dana Tambahan

Ahmad Iman Sukri menilai, langkah pengambilalihan saham BCA oleh pemerintah tidak membutuhkan dana segar ataupun suntikan modal baru. Sebab, menurutnya, saham tersebut sejatinya sudah menjadi hak pemerintah sejak awal, sebelum akhirnya beralih ke tangan Djarum Grup melalui proses yang disebutnya penuh rekayasa.

“Pemerintah sudah menyuntikkan dana besar ke BCA melalui BLBI. Namun, karena adanya rekayasa, 51 persen saham justru beralih menjadi milik Djarum Grup. Ini aneh, pemerintah yang punya dana malah tidak memiliki saham,” ujarnya.

Sukri, yang juga merupakan anggota Komisi XIII DPR RI, mendesak pemerintah agar berani membuka kembali kasus dugaan rekayasa akuisisi saham tersebut. Ia menilai, selama ini masyarakat belum mendapatkan penjelasan transparan mengenai bagaimana saham yang awalnya dikuasai negara bisa berpindah ke pihak swasta.

Dampak Besar untuk Keuangan Negara

Menurut PKB, jika Presiden Prabowo berani mengambil langkah tegas, potensi pemasukan negara bisa sangat besar. Apalagi, kondisi fiskal saat ini sedang menghadapi tekanan berat akibat berbagai kebutuhan pembangunan dan program prioritas.

“Kalau Presiden Prabowo mau menuntaskan masalah ini, persoalan keuangan negara yang sedang seret bisa teratasi. Ini adalah ide out of the box yang saya kira sudah ada dalam visi Presiden,” jelas Sukri.

Ia menekankan bahwa dana BLBI yang digunakan untuk menyelamatkan BCA saat krisis ekonomi 1998 adalah uang rakyat, sehingga sudah sewajarnya hak kepemilikan negara dipulihkan. Selain itu, langkah ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah benar-benar serius memerangi segala bentuk korupsi dan mafia keuangan.

Usulan Pembentukan Tim Khusus

Untuk memastikan kasus ini terungkap, Sukri mengusulkan agar pemerintah membentuk tim khusus yang fokus membongkar dugaan mafia keuangan terkait skandal BLBI-BCA. Tim ini, menurutnya, harus terdiri dari aparat penegak hukum, auditor independen, serta pakar ekonomi dan perbankan.

“Kalau penegakan hukum atas dugaan skandal ini terus jalan di tempat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa terkikis. Padahal, salah satu janji Presiden Prabowo adalah memerangi korupsi tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Skandal BLBI dan BCA: Latar Belakang Singkat

Kasus BLBI sendiri berawal dari krisis moneter 1997–1998, ketika pemerintah memberikan pinjaman likuiditas kepada sejumlah bank untuk mencegah kolapsnya sistem perbankan nasional. BCA termasuk salah satu penerima bantuan tersebut.

Namun, di tengah proses penyelamatan, muncul dugaan bahwa ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk menguasai saham bank secara tidak wajar. Dalam kasus BCA, pemerintah disebut pernah menguasai mayoritas saham, namun kemudian saham tersebut beralih ke tangan swasta, yang kini dimiliki oleh Djarum Grup melalui PT Dwimuria Investama Andalan.

Meski beberapa kali isu ini mencuat, hingga kini belum ada langkah hukum signifikan yang benar-benar mengembalikan kepemilikan saham tersebut kepada negara. Inilah yang menjadi alasan PKB mendorong Prabowo bertindak.

Sinyal Politik dan Keberanian Presiden

Dukungan PKB terhadap langkah ini juga memiliki makna politik yang tidak kecil. Sebagai salah satu partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, PKB memberikan sinyal bahwa mereka siap mendukung kebijakan berani yang pro rakyat.

Sukri menyebut, keberanian Presiden Prabowo untuk mengambil alih saham BCA akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membongkar skandal lama yang selama ini mengendap. Langkah tersebut juga akan memperkuat posisi Indonesia di mata publik internasional sebagai negara yang serius menegakkan hukum di sektor keuangan.

Tantangan dan Potensi Hambatan

Meski gagasan ini mendapat dukungan politik dari PKB, realisasinya tentu tidak akan mudah. Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, mulai dari aspek hukum, proses arbitrase jika ada gugatan, hingga potensi resistensi dari pihak-pihak yang selama ini menikmati status quo.

Namun, PKB menilai bahwa jika Presiden memimpin langsung proses ini, hambatan tersebut bisa diatasi. Kuncinya adalah keberanian politik dan dukungan publik.

Harapan Publik tentang Saham BCA

Bagi masyarakat, wacana ini membuka kembali harapan bahwa kasus besar seperti BLBI tidak akan dilupakan. Banyak pihak menilai, keberhasilan mengembalikan 51 persen saham BCA ke tangan negara akan menjadi tonggak sejarah dalam pemberantasan korupsi di sektor perbankan.

“Kalau ini berhasil, publik akan melihat bahwa janji Presiden untuk memerangi korupsi bukan hanya retorika. Ini akan menjadi warisan politik yang sangat besar,” tutup Sukri.

Kesimpulan Tentang Saham BCA :
Usulan PKB agar Presiden Prabowo mengambil alih 51 persen saham BCA bukan hanya soal kepemilikan perusahaan perbankan besar, tetapi juga simbol perjuangan melawan korupsi dan pengembalian aset negara yang diduga hilang karena rekayasa. Jika berhasil, langkah ini akan berdampak besar terhadap keuangan negara sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

By : Ceksinii