Penggusuran Cluster Bekasi: Sertifikat Ganda, Rakyat Menangis Kehilangan Rumah

Penggusuran Cluster Bekasi kembali diguncang oleh kasus sengketa tanah yang berujung pada penggusuran massal. Puluhan keluarga kehilangan tempat tinggal akibat konflik sertifikat ganda yang telah berlangsung bertahun-tahun. Mereka yang telah bertahun-tahun menghuni rumah dengan perasaan aman, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa tempat tinggal mereka bukan lagi milik mereka.

Awal Mula Konflik

Kasus ini bermula ketika beberapa warga yang tinggal di salah satu cluster di Bekasi tiba-tiba menerima surat peringatan dari pihak berwenang.

Banyak warga mengaku telah membeli rumah mereka dengan prosedur yang sah, melalui pengembang perumahan yang menjual properti tersebut secara resmi. Akibatnya, sengketa hukum pun tak terhindarkan, dan setelah proses panjang, pengadilan akhirnya memenangkan salah satu pihak dan memerintahkan pengosongan lahan.

Derita Warga yang Tergusur

Bagi mereka, rumah bukan sekadar bangunan, melainkan tempat mereka membangun kehidupan, kenangan, dan masa depan. Beberapa warga bahkan mencoba melakukan perlawanan, namun mereka tak bisa berbuat banyak ketika alat berat mulai merobohkan bangunan yang telah lama mereka huni.

“Kami beli rumah ini dengan uang tabungan kami. Kami punya sertifikat, kami bayar pajak.

Anak-anak kecil tampak kebingungan, tidak memahami mengapa rumah mereka tiba-tiba rata dengan tanah. Sementara itu, orang tua lanjut usia terlihat duduk lesu di pinggir jalan, memikirkan masa depan mereka yang kini tak menentu.

Ke Mana Warga Harus Pergi?

Banyak dari warga yang terdampak kebingungan mencari tempat tinggal baru. Beberapa terpaksa mengungsi ke rumah kerabat, sementara yang lain mencoba bertahan di tenda-tenda darurat di sekitar lokasi penggusuran. Mereka berharap ada solusi dari pemerintah atau pihak terkait yang dapat memberikan keadilan bagi mereka.

Namun, hingga kini, belum ada kepastian mengenai ganti rugi bagi warga yang telah kehilangan rumah mereka. Meski ada janji dari beberapa pihak untuk membantu, realisasinya masih belum jelas. Warga hanya bisa berharap agar ada itikad baik dari pihak-pihak terkait untuk membantu mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Sertifikat Ganda, Masalah yang Terus Berulang

Kasus sertifikat ganda seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia, khususnya di daerah urban seperti Bekasi. Masalah administrasi pertanahan, mafia tanah, dan lemahnya pengawasan sering kali menjadi akar dari permasalahan ini.

Banyak pihak menilai bahwa pemerintah harus lebih serius dalam membenahi sistem pertanahan agar kasus serupa tidak terus berulang.

Harapan Warga untuk Keadilan

Di tengah kesedihan yang mendalam atas Penggusuran Cluster Bekasi, warga masih menaruh harapan bahwa ada keadilan bagi mereka. Mereka berharap pemerintah dan pihak berwenang dapat turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih manusiawi dan adil.

“Kami hanya ingin rumah kami kembali. Kalau memang tidak bisa, setidaknya beri kami solusi. Jangan biarkan kami kehilangan segalanya tanpa ada ganti rugi,” kata seorang warga yang masih berjuang mencari keadilan.

Kasus ini menjadi cerminan bahwa permasalahan agraria di Indonesia masih jauh dari kata tuntas. Selama sistem pertanahan masih memiliki celah yang memungkinkan terjadinya sertifikat ganda, kasus serupa akan terus menghantui masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi pertanahan yang lebih baik agar rakyat kecil tidak lagi menjadi korban.

Saat ini, warga yang terdampak hanya bisa menunggu keajaiban dan uluran tangan dari pihak-pihak yang peduli. Sementara rumah-rumah mereka telah rata dengan tanah, harapan mereka untuk mendapatkan keadilan tetap menyala.

By : Hendra Sitepu