Ormas di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Ormas yang berfungsi dengan baik dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan berkontribusi terhadap pembangunan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena keberadaan Ormas yang semakin mengkhawatirkan menjadi perhatian publik. Banyak kasus menunjukkan bahwa beberapa Ormas justru bertindak di luar batas hukum dan etika, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Penyebab Meningkatnya Kekhawatiran terhadap Ormas

Salah satu penyebab utama kekhawatiran terhadap Ormas adalah meningkatnya aksi kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok. Beberapa Ormas tidak segan-segan menggunakan cara-cara premanisme untuk mencapai tujuan mereka. Fenomena ini sering terlihat dalam bentuk pemaksaan kehendak terhadap masyarakat, intimidasi terhadap pihak yang berbeda pandangan, hingga tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum.

Selain itu, lemahnya pengawasan dan regulasi juga menjadi faktor yang membuat Ormas semakin tidak terkendali. Meskipun pemerintah telah memiliki Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, implementasi di lapangan masih lemah. Banyak Ormas yang tetap beroperasi meskipun terindikasi melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik karena perlindungan dari oknum tertentu maupun karena lemahnya penegakan hukum.

Pendanaan yang tidak transparan juga menjadi aspek yang patut dicurigai. Beberapa Ormas diduga menerima dana dari pihak-pihak tertentu dengan agenda tersembunyi, baik dari dalam maupun luar negeri. Aliran dana ini sering kali tidak diaudit secara ketat, sehingga memungkinkan adanya penyalahgunaan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dampak Negatif Keberadaan Ormas yang Bermasalah

Keberadaan Ormas yang bertindak di luar batas hukum membawa dampak negatif bagi masyarakat dan negara. Pertama, meningkatnya ketidakamanan di masyarakat.

Kedua, degradasi nilai demokrasi dan supremasi hukum. Ketika Ormas beroperasi dengan kekerasan dan mengabaikan hukum, hal ini menciptakan preseden buruk bagi sistem demokrasi.

Ketiga, potensi perpecahan di masyarakat semakin meningkat. Beberapa Ormas membawa agenda sektarian, baik dalam bentuk agama, suku, maupun ideologi tertentu.

Langkah-langkah Mengatasi Masalah Ormas

Pertama, pemerintah harus memperketat regulasi dan pengawasan terhadap Ormas.

Ketiga, peran aktif masyarakat dalam mengawasi Ormas sangat penting. Masyarakat harus lebih kritis terhadap keberadaan Ormas yang tidak jelas tujuan dan kegiatannya.

Pemerintah dan elemen masyarakat lainnya perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dari Ormas yang menyimpang serta pentingnya menegakkan hukum dalam setiap aspek kehidupan berorganisasi.

Kesimpulan

Keberadaan Ormas di Indonesia seharusnya menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak Ormas yang justru menjadi ancaman bagi stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Pemerintah harus bertindak lebih tegas dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa Ormas benar-benar berfungsi sesuai dengan tujuan awal pembentukannya, yakni sebagai wadah aspirasi masyarakat yang berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

By : Hendra Sitepu