November 2025, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Akan Ungkap Pegawai Termalas di Media Sosial

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencana unik yang akan dilaksanakan mulai November 2025, yaitu mempublikasikan daftar pegawai termalas melalui media sosial resmi pemerintah provinsi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan disiplin, transparansi, dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan Jawa Barat. yukmaju+18

Latar Belakang Kebijakan

Dedi Mulyadi Kebijakan ini muncul karena semakin maraknya laporan terkait rendahnya produktivitas dan disiplin pegawai di sejumlah instansi pemerintah. Menurut data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, ada sejumlah pegawai yang menunjukkan performa di bawah standar yang diharapkan, seperti sering terlambat, absen tanpa alasan jelas, atau minim kontribusi terhadap target kerja. yukmaju+18

Dedi Mulyadi menyatakan, “Pemerintah harus menegakkan prinsip akuntabilitas. Warga berhak tahu siapa saja yang bekerja dan siapa yang lalai.” Pernyataan ini menegaskan tekad gubernur untuk menumbuhkan budaya kerja yang lebih profesional di Jawa Barat. yukmaju+18

Mekanisme Pengumuman

Dedi Mulyadi Proses pengumuman pegawai termalas akan dilakukan secara transparan melalui media sosial resmi pemerintah provinsi, seperti akun Instagram, Twitter, dan Facebook. Berikut mekanismenya: yukmaju+18

1. Penilaian Kinerja

   : Setiap pegawai dinilai berdasarkan kehadiran, produktivitas, dan kontribusi terhadap target instansi.

2. Verifikasi Data

   : BKD melakukan verifikasi agar data yang diumumkan akurat dan tidak menimbulkan kesalahan informasi.

3. Publikasi di Media Sosial

   : Pegawai yang masuk kategori “termalas” akan diumumkan dengan data lengkap, termasuk nama, jabatan, dan unit kerja.

4. Feedback dan Pembinaan

   : Pegawai yang disebut akan mendapat kesempatan pembinaan agar performanya meningkat, bukan sekadar dihukum sosial. yukmaju+18

Dengan mekanisme ini, pemerintah berharap bisa menumbuhkan disiplin yang positif, bukan sekadar efek malu atau stigma sosial. yukmaju+18

Reaksi Masyarakat dan Pegawai

Dedi Mulyadi Rencana ini menuai berbagai tanggapan. Sebagian masyarakat menyambut baik karena dianggap sebagai langkah transparan dan inovatif. Mereka menilai, publikasi ini akan menekan budaya malas dan meningkatkan kinerja ASN. yukmaju+18

Namun, beberapa kalangan pegawai menilai metode ini cukup kontroversial. Mereka khawatir efek sosial atau psikologis dari pengumuman publik bisa menimbulkan tekanan berlebihan. Beberapa serikat pekerja pun menyarankan agar pemerintah mengimbangi pengumuman dengan program pembinaan dan pendampingan. yukmaju+18

Dampak Positif dan Negatif

Dampak Positif:

• Meningkatkan Akuntabilitas

  : Pegawai akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas.

• Transparansi Publik

  : Masyarakat dapat memantau kinerja ASN di lingkungannya.

• Budaya Kerja Profesional

  : Mendorong kompetisi sehat antar pegawai untuk meningkatkan produktivitas. yukmaju+18

Dampak Negatif:

• Stres dan Tekanan Mental

  : Pegawai yang diumumkan bisa merasa tertekan secara psikologis.

• Potensi Stigma Sosial

  : Bisa menimbulkan cibiran di masyarakat jika tidak disertai pembinaan.

• Kesalahan Data

  : Risiko salah pengumuman bisa merusak reputasi pegawai dan instansi. yukmaju+18

Pendekatan Inovatif Pemerintah Jabar

Menurut Dedi Mulyadi, publikasi pegawai termalas adalah bagian dari inovasi digitalisasi birokrasi. Dengan media sosial sebagai sarana, pemerintah berharap bisa menciptakan komunikasi yang lebih langsung dengan masyarakat dan memberi contoh keterbukaan.

Pemerintah juga berencana membuat dashboard kinerja online yang menampilkan produktivitas setiap pegawai secara real-time. Ini akan menjadi alat pengawasan internal sekaligus publik yang efektif untuk memastikan pegawai bekerja sesuai target. yukmaju+18

Studi Kasus dan Perbandingan

Di beberapa negara lain, pengungkapan kinerja pegawai melalui media sosial sudah dilakukan dengan cara yang lebih terstruktur. Misalnya: yukmaju+18

• Singapura

  : Melakukan evaluasi kinerja publik dan memberikan penghargaan bagi pegawai berprestasi, serta melakukan pembinaan untuk yang di bawah standar. yukmaju+18

• Korea Selatan

  : Dedi Mulyadi Menerapkan sistem merit-based dan mempublikasikan laporan kinerja instansi tanpa menyinggung individu secara personal.

Dari studi kasus ini, pemerintah Jawa Barat bisa belajar agar pengumuman pegawai termalas tetap etis, adil, dan konstruktif. yukmaju+18

Strategi Pembinaan Pegawai

Agar program ini tidak hanya menimbulkan efek negatif, pemerintah telah menyiapkan strategi pembinaan:

1. Pendampingan Khusus

   : Pegawai yang disebut akan mendapat mentor untuk memperbaiki kinerja.

2. Pelatihan Soft Skills

   : Meningkatkan disiplin, manajemen waktu, dan motivasi kerja.

3. Evaluasi Berkala

   : Setiap 3-6 bulan, pegawai yang berhasil memperbaiki kinerjanya bisa dihapus dari daftar.

4. Reward dan Penghargaan

   : Pegawai berprestasi akan diberi insentif atau penghargaan agar menimbulkan budaya kerja positif. yukmaju+18

Dampak Jangka Panjang

Jika diterapkan dengan baik, kebijakan ini dapat membawa perubahan signifikan dalam birokrasi Jawa Barat:

• Produktivitas meningkat

  : Target instansi dapat tercapai lebih cepat dan efektif.

• Kepercayaan masyarakat bertambah

  : Masyarakat akan melihat pemerintah serius dalam menegakkan disiplin.

• Budaya kerja sehat

  : ASN lebih fokus pada hasil dan kontribusi nyata. yukmaju+18

Tantangan yang Dihadapi

Pemerintah perlu mengatasi beberapa tantangan agar kebijakan ini berjalan mulus:

• Keakuratan Data

  : Memastikan setiap nama yang diumumkan benar-benar sesuai fakta.

• Perlindungan Hak Pegawai

  : Tidak menimbulkan diskriminasi atau pelecehan.

• Sosialisasi yang Efektif

  : Menjelaskan tujuan dan manfaat kepada pegawai agar tidak menimbulkan resistensi.

Kesimpulan

Langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan pegawai termalas melalui media sosial adalah terobosan yang unik dan berani. Meski menuai kontroversi, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan disiplin, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan ASN.

Jika dijalankan dengan strategi pembinaan yang tepat, pengumuman ini bukan hanya akan memberi efek jera, tapi juga mendorong budaya kerja profesional dan produktif. November 2025 menjadi bulan yang ditunggu-tunggu publik untuk melihat bagaimana inovasi ini akan membentuk birokrasi Jawa Barat ke depan.