Harapan dan Tuntutan untuk Kabinet Prabowo
Jelang pembentukan kabinet, masyarakat dan berbagai kelompok menyampaikan harapan serta tuntutan untuk Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sebagai sosok yang memiliki pengalaman politik dan militansi, Prabowo diharapkan dapat meramu tim yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memahami kebutuhan riil masyarakat, terutama di tingkat desa.
Ketua PPDI berharap Presiden terpilih, Prabowo Subianto, memasukkan sosok yang paham tentang desa ke dalam kabinet. Harapan dan Tuntutan untuk Kabinet Prabowo sangat penting bagi masyarakat.
Dalam Musyawarah Nasional PPDI di Solo. Ketua PPDI Jawa Tengah, Herry Purnomo, menegaskan sikap netral organisasi mereka dalam Pilkada, sesuai amanat undang-undang. PPDI Jateng berharap posisi Menteri Urusan Desa di isi oleh seseorang yang memahami persoalan desa, mengingat peranannya yang krusial bagi kemajuan desa di Indonesia.
Herry mengakui bahwa pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Namun, ia optimis bahwa Prabowo akan mempertimbangkan masukan dari berbagai kalangan, termasuk dari PPDI. Dalam kesempatan itu, Herry juga mengusulkan nama Ir. Fatchurrohman Nugroho sebagai kandidat yang layak untuk masuk dalam kabinet Prabowo.
“Herry mengatakan, meski Ir. Fatchurrohman Nugroho Ketua Relawan Prabowo-Gibran (RPG), beliau lebih memilih bekerja diam-diam dan fokus pada tugas daripada mencari popularitas.”
Fatchurrohman sendiri di kenal memiliki kedekatan yang erat dengan masyarakat pedesaan. Sebelumnya, ia berperan sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah pusat dan masyarakat desa, memastikan sinkronisasi kebijakan yang lebih baik. Herry menambahkan, kehidupan di desa memiliki tantangan unik yang memerlukan pemimpin yang memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa.
PPDI menyatakan dukungan penuh jika Fatchurrohman di angkat menjadi menteri, terutama untuk menangani urusan yang berkaitan dengan kehidupan pedesaan. Menurut Herry, pemimpin yang tidak memahami sosiologi dan dinamika sosial desa cenderung membuat kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
“Jika menteri yang di tunjuk tidak memahami masyarakat desa, program yang di hasilkan akan jauh dari kenyataan,” tegasnya.