Gengster Kuluna Kongo 102 Orang Dieksekusi Mati Jadi Alat Politik Pemerintah
Dalam sebuah langkah kontroversial, pemerintah Republik Demokratik Kongo telah mengeksekusi mati 102 orang yang diduga terlibat dalam jaringan Gengster Kuluna Kongo. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari operasi nasional yang dikenal sebagai “Operasi Keadilan untuk Semua.” Namun, tindakan tersebut memicu perdebatan sengit di dalam negeri dan internasional, dengan banyak pihak mempertanyakan apakah eksekusi ini benar-benar untuk menegakkan hukum atau justru alat politik untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.
Siapa Kuluna?
Mereka sering beroperasi di wilayah perkotaan yang padat dan memanfaatkan ketidakmampuan aparat keamanan untuk menciptakan zona kekuasaan mereka sendiri.
Kuluna telah menjadi momok bagi masyarakat Kongo selama lebih dari satu dekade. Anggota geng ini sering kali terdiri dari pemuda yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, kurangnya pendidikan, dan terbatasnya akses ke peluang ekonomi.
Operasi Pemberantasan Kuluna
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Kongo meluncurkan operasi besar-besaran untuk memberantas Kuluna. Operasi ini melibatkan militer dan polisi, dengan dukungan penuh dari presiden Félix Tshisekedi.
Kritik terhadap Eksekusi Massal
Kritik utama terhadap tindakan ini adalah bahwa pemerintah Kongo mungkin menggunakan eksekusi ini sebagai alat politik.
Selain itu, banyak yang menyoroti kurangnya transparansi dalam proses pengadilan. “Adik saya hanyalah seorang pemuda yang bekerja di pasar, bukan anggota geng.
Respon Pemerintah dan Dukungan Publik
Menteri Kehakiman Kongo menyatakan bahwa operasi tersebut sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Ini adalah pesan jelas kepada mereka yang mencoba melawan negara,” ujarnya.
Di tingkat masyarakat, ada tanggapan yang beragam.
Implikasi Jangka Panjang
Eksekusi massal Gengster Kuluna Kongo ini juga membawa dampak yang lebih luas terhadap citra internasional Kongo. Banyak negara dan organisasi internasional mengecam langkah ini, menyatakan bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia. Selain itu, tindakan ini dapat memperburuk ketegangan di dalam negeri, terutama jika masyarakat merasa bahwa pemerintah lebih fokus pada tindakan represif daripada memperbaiki akar masalah, seperti kemiskinan dan pengangguran.
Keputusan untuk mengeksekusi 102 orang bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga pertaruhan politik bagi Presiden Tshisekedi. Apakah langkah ini akan memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang tegas atau malah menciptakan jurang yang lebih dalam antara pemerintah dan rakyatnya?
Yang pasti, pemberantasan geng kriminal seperti Kuluna tidak hanya membutuhkan pendekatan keras, tetapi juga reformasi sosial yang komprehensif. Tanpa itu, kekerasan yang telah mengakar dalam masyarakat Kongo hanya akan terus berulang, dengan atau tanpa Kuluna.
By : Hendra Sitepu
