Rangkuman Hasil Demo Pati 13 Agustus

Bupati Sudewo menetapkan kebijakan untuk menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kebijakan ini diambil usai Bupati mengadakan pertemuan bersama para camat serta anggota Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Pendopo Kabupaten Pati pada Minggu, 18 Mei 2025.

Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa tarif PBB-P2 di wilayah Pati belum pernah mengalami penyesuaian selama 14 tahun terakhir. Berdasarkan informasi ini, Bupati Sudewo bersama para camat dan perwakilan Pasopati sepakat untuk menaikkan tarif pajak tersebut hingga 250 persen.

Namun, kebijakan ini memicu gelombang protes dari masyarakat yang merasa terbebani. Warga menilai kebijakan itu menyulitkan kehidupan mereka, sehingga memicu aksi demonstrasi yang dilaksanakan pada 13 Agustus 2025.

Alih-alih meredakan ketegangan, pernyataan Bupati Sudewo yang mempersilakan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa justru memperbesar kemarahan publik. Setelah menerima berbagai masukan, Bupati akhirnya mencabut kebijakan kenaikan PBB-P2 tersebut dan menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang dianggap arogan.

Warga tak menerima permintaan maaf dari Bupati Sudewo dan tetap menggelar demo pada 13 Agustus dengan membawa beberapa poin tuntutan yakni menuntut Sudewo turun dari jabatan bupati, menolak lima hari sekolah, menolak renovasi alun-alun Pati dengan anggaran Rp2 miliar, menolak pembongkaran total Masjid Alun-alun Pati yang bersejarah, dan menyoal proyek videotron yang memakan biaya hingga Rp1,39 miliar.

Warga membuka donasi demo yang dikumpulkan di depan alun alun Pati. Sebanyak kurang lebih 25.000 warga Pati menyampaikan aspirasinya di alun alun Pati.

Namun, situasi justru semakin memanas. Ketika Bupati Sudewo hadir di tengah demonstran, massa melempar botol ke arah Sudewo, dan kericuhan pun pecah.

Aksi protes yang awalnya damai berubah menjadi bentrokan antara demonstran dan aparat. Dalam benturan tersebut, sebuah mobil milik provos dibakar, dan polisi terpaksa membubarkan massa menggunakan gas air mata serta water cannon.

Menanggapi kericuhan dan gejolak politik yang ditimbulkan oleh kebijakan Bupati Sudewo, DPRD Kabupaten Pati mengambil langkah serius dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kebijakan dan tindakan Sudewo serta mengajukan hak angket.

Respons Bupati Sudewo Terhadap Tuntutan Mundur

Sudewo menentang desakan untuk mundur. Menurutnya, aksi demo sudah berakhir dan semua berakhir dengan baik.

“Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu. Semuanya ada mekanismenya,” ujar Sudewo.

“Secara garis besar sudah selesai. Kalaupun saat menemui pendemo terjadi pelemparan kami bisa memahami … yang terpenting, semua sudah berjalan baik,” tambahnya.

Bupati Pati Sudewo Terancam Dimakzulkan, ini Reaksi Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri sedang mengawasi tuntutan masyarakat Pati yang meminta Bupati Sudewo untuk mengundurkan diri.

Kementerian Dalam Negeri sedang memantau tuntutan masyarakat Pati yang meminta Bupati Pati Sudewo untuk mengundurkan diri. Selain itu, pemerintah juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengawasi perkembangan Pansus Hak Angket yang bertujuan untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo.

“Kemendagri terus memantau dan mendorong pemerintah provinsi untuk ikut serta dalam memonitor dan mendalami dinamika proses setelah dibentuknya pansus pemakzulan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benny Irawan, saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (14/8/2025).

Ia juga mengimbau masyarakat Pati untuk tetap tenang dalam mengikuti perkembangan yang terjadi di DPRD terkait pemakzulan Sudewo.

“Mari kita ikuti bersama proses ini. Saya ingin menyampaikan sedikit imbauan, biarkan proses tersebut berjalan di DPRD. Kami mengajak masyarakat untuk lebih tenang dan jernih dalam melihat situasi ini,” ungkap Benny.

Ia berharap, insiden yang terjadi di Pati tidak akan mengganggu kelancaran pemerintahan daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Sehingga (proses pemakzulan) tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan, pelayanan publik, serta proses pembangunan yang akan dilakukan,” harapnya.

“Proses yang ada di DPRD sebaiknya berjalan saja, kita ikuti bersama-sama,” tambahnya.