Bupati Pati Sudewo berterima kasih atas dukungan setelah mayoritas fraksi DPRD menolak usulan pemakzulan.
Akar Masalah dari Kenaikan PBB bupati pati sudewo lolos dari pemakzulan
Akhir dari Polemik Panjang bupati pati sudewo lolos dari pemakzulan
Bupati Pati Sudewo lolos dari pemakzulan setelah mayoritas anggota DPRD Kabupaten Pati menolak usulan tersebut. Sidang paripurna digelar pada Jumat (31/10) dan menjadi agenda kedua dengan tema “Penyampaian Hak Menyatakan Pendapat Anggota DPRD Pati Tentang Kebijakan Bupati Pati.”
Sudewo menyampaikan rasa syukur kepada seluruh pihak yang mendukungnya selama proses ini. Ia juga mengimbau para pendukung agar tidak melakukan euforia.
“Tingkatkan rasa syukur kita dengan cara melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Sudewo kepada wartawan.
Sebagai politisi Partai Gerindra, Sudewo mengajak masyarakat untuk bersatu kembali. Ia berharap semua pihak fokus pada pembangunan daerah.
Hasil voting menunjukkan mayoritas fraksi DPRD menolak pemakzulan dan memilih memberikan rekomendasi perbaikan. Dari 49 anggota DPRD yang hadir, 36 suara mendukung rekomendasi, dan hanya satu fraksi yang mendukung pemakzulan.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan menjadi satu-satunya pihak yang mendukung pemakzulan. Sementara enam fraksi lainnya—Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar—sepakat untuk memberikan kesempatan kepada Bupati Sudewo memperbaiki kinerja.
“Diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang menang adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” jelas Ali.
Sebelumnya, Pansus Hak Angket DPRD Pati telah menyampaikan 12 temuan hasil investigasi atas kebijakan Bupati Sudewo. Temuan tersebut meliputi:
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen
Mutasi ASN tanpa dasar yang jelas
Pemecatan pegawai RSUD Pati
Proyek pengadaan barang dan jasa
Program infrastruktur dan pengelolaan UMKM
Dugaan pelanggaran sumpah jabatan
Pengangkatan sekretaris daerah
Pengelolaan Baznas Kabupaten Pati yang dianggap tidak netral
Fraksi PDI Perjuangan menilai temuan itu cukup kuat untuk melanjutkan proses pemakzulan.
Pemicu utama munculnya usulan pemakzulan adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen pada Agustus 2025. Kebijakan tersebut menuai protes besar dari masyarakat.
Video pernyataan Sudewo yang menantang warga untuk melakukan demonstrasi pun viral di media sosial.
“Silakan bawa 50 ribu orang, saya tidak akan gentar,” ujar Sudewo dalam video tersebut.
Pernyataan ini membuat ribuan warga turun ke jalan menuntut pembatalan kebijakan tersebut. Setelah tekanan publik meningkat, Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan PBB.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menutup sidang dengan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas hasil akhir sidang.
“Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, itulah hasil akhir yang disampaikan oleh teman-teman DPRD,” ujarnya.
Dengan hasil ini, Bupati Pati Sudewo lolos dari pemakzulan dan berkomitmen memperbaiki kinerja pemerintahannya. Ia berjanji akan fokus pada pembangunan daerah serta memperbaiki pelayanan publik agar ke depan tidak terjadi kesalahpahaman serupa.
Tdak seimua orang dapat menikmati udara, cuaca, atau suhu dingin. Selain menggigil karena kedinginan, beberapa…
Tiket dinamis Piala Dunia 2026 mirip dengan mekanisme tiket pesawat atau hotel Tahap distribusi tiket…
Buah belimbing, atau dikenal juga dengan nama star fruit karena bentuknya menyerupai bintang ketika dipotong…
Polri Tetapkan 1 Tersangka Baru : Kasus Tambang Ilegal Batu Bara Rp 5,7 T di…
Kami berkomitmen menghadirkan hunian dan proyek properti di lokasi strategis dengan standar kualitas tinggi, dirancang…