5 Fakta Mengejutkan: Keterlibatan Militer dalam Agenda Sosial Pemerintah Meningkat

Dalam beberapa tahun terakhir, publik menyaksikan perubahan signifikan dalam cara militer (TNI) berinteraksi dengan ranah sipil di Indonesia. Keterlibatan militer bukan hanya terbatas pada urusan pertahanan semata — kini semakin banyak program sosial, ekonomi, dan kesejahteraan yang “dipasangkan” dengan peran militer. Artikel ini menelaah secara mendalam fenomena tersebut: latar belakang, implikasi, kontroversi, dan tantangan ke depan.

---

I. Latar Belakang: Transformasi Peran Militer

1. Revisi UU TNI Memperluas Wewenang Militer

Revisi Undang-Undang TNI yang disahkan tahun 2025 memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil pada 14 kementerian atau lembaga, termasuk instansi non-pertahanan seperti Kejaksaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Langkah ini menimbulkan kekhawatiran bahwa institusi sipil akan semakin tersisih dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

2. Militer sebagai Operator Program Sosial Strategis

Pemerintah pusat mengandalkan TNI untuk mengoperasikan berbagai program sosial yang sebelumnya dikelola badan sipil, seperti distribusi makanan gratis ke sekolah, produksi obat, dan proyek ketahanan pangan.
Kementerian Pertahanan bahkan memasang iklan penuh halaman di surat kabar, menjelaskan “10 program” di mana militer berperan dalam kesejahteraan masyarakat.

3. Dorongan Ideologi “Pertahanan Terpadu”

Dalam narasi resmi, militer tidak lagi dilihat sebagai alat kekerasan, melainkan “pertahanan rakyat” yang erat terkait kesejahteraan nasional. Iklan tersebut menyebut transformasi militer menjadi lembaga lintas-sektor yang menunjang program kesejahteraan publik dan ketahanan nasional.

---

II. Lima Contoh Nyata Keterlibatan Militer dalam Agenda Sosial

---

III. Keunggulan & Alasan Pemerintah Dorong Keterlibatan Militer

1. Efisiensi dan Disiplin Organisasi
   Struktur militer yang terorganisir, disiplin tinggi, dan pengalaman manajemen krisis dianggap lebih dapat diandalkan dalam eksekusi proyek besar dan mendesak.

2. Jaringan Teritorial Kuat
   TNI memiliki jangkauan hingga tingkat daerah dan wilayah terpencil melalui komando wilayahnya, memudahkan distribusi program ke pelosok.

3. Legitimasi Politik & Stabilitas
   Melibatkan militer dalam agenda sosial dianggap memperkuat narasi keamanan sekaligus kesejahteraan, sehingga menciptakan legitimasi pemerintahan dalam mata publik.

4. Kebutuhan Respon Cepat terhadap Krisis
   Saat bencana, keterlibatan militer — karena kemampuan logistik dan mobilitas tinggi — sangat dibutuhkan dalam tanggap darurat.

5. Modernisasi TNI & Transformasi Peran
   Dalam narasi resmi, peran sosial bukan sekadar tambahan, melainkan bagian dari evolusi militer yang adaptif terhadap tantangan zaman.

---

IV. Kritik & Risiko: Kemunduran “Supremasi Sipil”?

1. Ancaman Dominasi Sipil oleh Militer

Keterlibatan militer dalam sektor sipil bisa menimbulkan subordinasi lembaga sipil terhadap logika militer. Kritikus menyebut fenomena ini sebagai “securitisation” (militerisasi mekanisme publik).

2. Kembalinya Semangat “Dwifungsi”

Pada era Orde Baru, militer memegang dua fungsi: pertahanan dan politik/sosial (dwifungsi). Kini, ekspansi peran militer di ranah sipil memicu indikasi bahwa dwifungsi kembali dihidupkan secara lembaga.

3. Risiko Penyalahgunaan Kekuasaan

Jika militer diletakkan dalam posisi pengendali proyek sosial dan birokrasi sipil, potensi konflik kepentingan meningkat, termasuk kurangnya akuntabilitas dan transparansi.

4. Ketergantungan pada Orientasi Pertahanan

Ketika militer memegang kendali terlalu banyak di sektor kesejahteraan, kebijakan sosial bisa lebih dipengaruhi pola pikir pertahanan — misalnya, prioritas keamanan dibandingkan hak sipil.

5. Reaksi Publik & Ketidakpuasan Sipil

Banyak akademisi, mahasiswa, dan organisasi sipil menentang ekspansi ini, menyerukan agar supremasi sipil tetap dijaga. Seminar-seminar di berbagai universitas mengingatkan bahwa supremasi sipil harus tetap dipertahankan. Ada juga tulisan yang menolak militer menjangkau urusan sipil di luar ranah pertahanan.

---

V. Tantangan & Catatan Penting ke Depan

• Perlu Batasan yang Jelas
  Harus ada regulasi tegas yang membatasi ruang lingkup militer dalam ranah sipil agar tidak melewati garis kontrol demokrasi.

• Penguatan Kapasitas Sipil
  Jika lembaga sipil lemah, militer cenderung mengambil alih — namun ini justru memperlemah institusi sipil jangka panjang.

• Transparansi & Akuntabilitas
  Keterlibatan militer dalam proyek sosial harus diawasi oleh lembaga independen agar tidak disalahgunakan.

• Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan
  Revisi UU TNI dan keputusan terkait seharusnya melibatkan konsultasi publik, agar kebijakan mendapat legitimasi masyarakat.

• Keseimbangan Fungsi Militer & Sipil
  Militer perlu menjaga esensi tugas pertahanan negara, dan tidak mengabaikan prioritas utama sumber daya manusia sipil.

---

VI. Kesimpulan

Keterlibatan militer dalam agenda sosial pemerintah semakin nyata dan meluas. Program-program kesejahteraan kini tak jarang dioperasikan bersama atau bahkan oleh militer, yang memanfaatkan keunggulan organisasi, jaringan area, dan kapasitas logistik. Namun transformasi ini bukan tanpa kontroversi — ia membawa tantangan serius terhadap prinsip supremasi sipil, demokrasi, dan akuntabilitas publik.

Kedepannya, negara perlu menata ulang batasan dan mekanisme pengawasan agar militer tidak menjadi institusi omnipresent yang mendominasi semua aspek publik. Supremasi sipil tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi atau stabilitas. Dialog terbuka antara masyarakat sipil, akademisi, dan pembuat kebijakan sangat penting agar keseimbangan kedaulatan sipil-militer tetap terjaga.