5 Fakta Heboh Video Presiden Prabowo Tayang di Bioskop
Jakarta, 15 September 2025 – Jagat maya kembali diramaikan dengan perbincangan hangat usai munculnya video Presiden Prabowo Subianto yang diputar sebelum pemutaran film di sejumlah bioskop Indonesia. Tayangan berdurasi sekitar dua menit itu menampilkan cuplikan kegiatan kenegaraan, data capaian, dan narasi keberhasilan pemerintahan yang kini dipimpin Presiden Prabowo.
Fenomena ini sontak memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang menganggap langkah ini sebagai bentuk komunikasi pemerintah yang kreatif dan efektif, namun tak sedikit pula yang menyebutnya sebagai potensi kampanye terselubung di ruang publik.
Berikut 5 fakta penting dari viralnya video Presiden Prabowo tayang di bioskop dan bagaimana Istana merespons isu ini:
1. Isi Video: Pamer Capaian Pemerintah
Video tersebut menyorot berbagai program strategis yang dijalankan oleh Presiden Prabowo sejak dilantik. Beberapa di antaranya:
-
Produksi beras nasional sebesar 21,76 juta ton hingga Agustus 2025.
-
Pengoperasian lebih dari 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
-
Realisasi program “Makan Bergizi Gratis” yang telah menjangkau lebih dari 20 juta penerima manfaat sejak Januari 2025.
-
Pendirian 100 Sekolah Rakyat dan peluncuran 80.000 koperasi desa Merah Putih.
Tayangan ini dikemas dengan narasi dramatis, potongan visual Presiden Prabowo tengah berdialog dengan rakyat, serta cuplikan kunjungan kerja yang menggambarkan sosok pemimpin yang aktif dan dekat dengan masyarakat.
2. Bioskop Jadi Media Sosialisasi?
Pemutaran video Presiden Prabowo dilakukan sebelum film utama dimulai, persis di slot yang biasanya diisi oleh iklan layanan masyarakat atau promosi produk. Beberapa penonton yang terkejut langsung merekam tayangan tersebut dan menyebarkannya di media sosial.
Belum ada informasi resmi tentang semua jaringan bioskop yang terlibat, namun tayangan ini dikabarkan muncul di beberapa cabang XXI, CGV, dan Cinepolis di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.
Reaksi publik pun beragam. Ada yang mengapresiasi sebagai bentuk transparansi dan komunikasi modern, namun banyak juga yang mempertanyakan etika pemanfaatan ruang hiburan untuk tayangan politik.
3. Respons Istana: “Bukan Kampanye, Tapi Edukasi”
Menanggapi polemik ini, Istana Kepresidenan melalui Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa tayangan tersebut bukan bentuk kampanye, melainkan sosialisasi capaian pemerintahan Prabowo.
“Ini adalah bagian dari strategi komunikasi publik agar masyarakat tahu apa yang sudah dikerjakan pemerintah. Tidak ada unsur ajakan politik dalam tayangan tersebut,” tegas Hasan dalam konferensi pers, Jumat (13/9).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menambahkan bahwa pemutaran video tidak melanggar aturan pemilu karena tidak menyebutkan partai politik atau kandidat tertentu.
“Selama tidak mengganggu kenyamanan dan tidak memuat ajakan memilih, ini masih dalam batas wajar penyampaian informasi publik,” ujarnya.
4. Perdebatan Publik: Kreatif atau Tak Etis?
Meski telah dijelaskan bahwa tayangan itu merupakan bentuk edukasi, banyak warga yang mempertanyakan apakah bioskop adalah tempat yang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan kenegaraan.
Media sosial dipenuhi oleh tagar seperti #PrabowoDiBioskop, #BioskopUntukHiburan, dan #NetralitasRuangPublik. Beberapa tokoh publik dan pengamat juga angkat suara.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Rini Kurniawati, menilai langkah ini kreatif namun berisiko.
“Presiden Prabowo ingin menjangkau kalangan muda dan masyarakat umum lewat medium populer. Tapi bila tak hati-hati, ini bisa ditafsirkan sebagai kampanye terselubung, apalagi jika tidak diimbangi konten serupa dari lembaga lain,” ujarnya.
5. Aspek Hukum & Potensi Preseden
Sejauh ini, Bawaslu maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait apakah pemutaran video ini melanggar aturan atau tidak. Namun, ahli hukum tata negara mengingatkan pentingnya menjaga netralitas ruang publik.
“Jika semua pejabat publik melakukan hal serupa, maka akan terjadi persaingan politisasi ruang hiburan. Ini perlu diatur agar tidak menimbulkan ketimpangan akses informasi,” ungkap Prof. Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara.
Apabila pemutaran ini tidak dihentikan atau diatur dengan jelas, dikhawatirkan akan menjadi preseden berbahaya bagi masa depan komunikasi politik di Indonesia.
Kesimpulan
Fenomena viralnya video Presiden Prabowo tayang di bioskop menandai era baru dalam komunikasi politik dan pemerintahan. Di satu sisi, langkah ini menunjukkan keinginan kuat pemerintah untuk mendekatkan diri dengan publik lewat medium non-konvensional. Namun di sisi lain, pemanfaatan ruang hiburan seperti bioskop untuk tayangan politik menimbulkan perdebatan serius soal batas etika dan netralitas informasi.
Pemerintah menegaskan bahwa ini bukan kampanye, melainkan edukasi capaian negara. Namun publik menuntut transparansi dan kejelasan agar praktik serupa tak disalahgunakan di masa depan. Apakah ini akan menjadi standar komunikasi pemerintahan ke depan? Atau justru membuka ruang politisasi baru di ranah hiburan?
Hanya waktu yang bisa menjawab, namun satu hal pasti: kehadiran Presiden Prabowo di layar bioskop telah membuka babak baru dalam strategi komunikasi politik di era digital.
