Pada tahun 2026, pemerintah Kamboja akan secara resmi memberlakukan wajib militer nasional bagi seluruh warga negara berusia 18 hingga 30 tahun. Keputusan ini diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Kamboja sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan nasional, disiplin generasi muda, serta memperkokoh identitas kebangsaan di tengah perubahan geopolitik Asia Tenggara yang semakin kompleks.
Langkah ini menjadi salah satu kebijakan paling berani dalam sejarah modern Kamboja, dan menuai beragam reaksi dari masyarakat dalam negeri maupun pengamat internasional.
Kamboja selama beberapa tahun terakhir terus menghadapi tantangan geopolitik di kawasan, terutama terkait isu perbatasan, keamanan regional, dan pengaruh militer asing di Asia Tenggara. Dengan semakin meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan dan kawasan Indochina, pemerintah menilai perlunya modernisasi dan perluasan kekuatan militer nasional.
Menurut pernyataan resmi dari Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, kebijakan wajib militer tahun 2026 ini bukan hanya untuk memperkuat pertahanan, tetapi juga untuk membangun rasa tanggung jawab dan kedisiplinan generasi muda. Ia menegaskan bahwa semua warga laki-laki dan perempuan berusia antara 18 sampai 30 tahun akan diwajibkan mengikuti pelatihan militer dasar selama dua tahun.
“Negara membutuhkan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga siap membela tanah air. Wajib militer ini adalah bentuk cinta tanah air yang nyata,” ujar Hun Manet dalam pidatonya di Phnom Penh.
Menurut rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Parlemen Kamboja, proses wajib militer akan dimulai pada bulan Januari 2026. Setiap warga yang memenuhi kriteria usia akan dipanggil untuk registrasi nasional dan menjalani tes kesehatan serta pemeriksaan latar belakang.
Program wajib militer akan berlangsung selama 24 bulan (2 tahun) dengan pembagian tahap sebagai berikut:
6 bulan pelatihan dasar militer – meliputi kedisiplinan, strategi dasar tempur, dan bela negara.
12 bulan penugasan aktif – peserta akan ditempatkan di unit Angkatan Darat, Laut, atau Udara.
6 bulan masa pengabdian sosial – peserta terlibat dalam proyek kemanusiaan, pembangunan desa, dan program ketahanan pangan nasional.
Setelah menyelesaikan masa wajib militer, para peserta akan mendapat sertifikat kehormatan dan hak istimewa seperti prioritas dalam rekrutmen PNS dan beasiswa pemerintah.
Kebijakan wajib militer Kamboja ini memunculkan reaksi beragam di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang mendukung langkah tersebut, terutama kelompok nasionalis dan militer, karena menilai program ini akan membangun karakter generasi muda serta meningkatkan semangat patriotisme.
Namun, di sisi lain, sebagian kalangan muda mengekspresikan kekhawatiran mereka di media sosial. Mereka menilai kebijakan ini bisa mengganggu pendidikan dan karier bagi anak muda yang sedang menempuh studi atau bekerja di sektor swasta.
Seorang mahasiswa di Phnom Penh mengatakan,
“Saya memahami pentingnya membela negara, tapi kami juga ingin pilihan yang fleksibel. Tidak semua orang bisa meninggalkan studi selama dua tahun.”
Pemerintah menanggapi kekhawatiran itu dengan menegaskan bahwa akan ada pengecualian terbatas, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Namun, setelah menyelesaikan studinya, mereka tetap akan diwajibkan menjalani pelatihan militer dasar.
Kebijakan wajib militer Kamboja tahun 2026 diperkirakan akan membawa dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Sektor industri dan bisnis mungkin akan mengalami kekurangan tenaga kerja muda sementara, terutama pada tahun-tahun awal penerapan kebijakan.
Namun, pemerintah menilai hal itu sebagai investasi jangka panjang. Dengan disiplin dan mental yang lebih kuat, para lulusan wajib militer diharapkan menjadi tenaga kerja yang lebih tangguh dan produktif ketika kembali ke masyarakat.
Dalam dunia pendidikan, universitas di Kamboja telah mulai menyesuaikan kurikulumnya. Beberapa perguruan tinggi bahkan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk membuka program militer akademik, di mana mahasiswa bisa menjalani pelatihan militer sambil tetap melanjutkan kuliah.
Kamboja bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menerapkan wajib militer. Vietnam dan Myanmar sudah lebih dulu memiliki sistem serupa. Sementara itu, Thailand juga menjalankan seleksi militer tahunan melalui sistem undian.
Perbedaan utama Kamboja adalah penerapan wajib militer untuk kedua gender — laki-laki dan perempuan — yang dianggap sebagai langkah progresif dan berani. Kebijakan ini mendapat perhatian dari organisasi internasional yang menilai Kamboja mulai memperlihatkan semangat kemandirian nasional dan reformasi militer yang serius.
Seorang analis dari ASEAN Security Forum menyebut bahwa langkah Kamboja ini menunjukkan “pergeseran besar menuju kemandirian pertahanan regional” dan bisa menjadi model bagi negara-negara kecil lainnya di kawasan Indochina.
Kebijakan wajib militer ini juga menjadi bagian dari reformasi besar-besaran Royal Cambodian Armed Forces (RCAF). Pemerintah berencana memperbarui struktur, meningkatkan teknologi militer, serta memperluas kapasitas pelatihan di seluruh provinsi.
Markas pelatihan utama akan dibangun di Kampong Speu dan Siem Reap, dengan fasilitas modern untuk melatih lebih dari 50.000 peserta baru setiap tahun. Pemerintah juga telah bekerja sama dengan mitra asing seperti China dan Rusia dalam hal pelatihan teknis dan peralatan logistik.
Langkah ini diyakini akan membawa RCAF menuju angkatan bersenjata modern abad ke-21, dengan generasi baru yang lebih profesional, disiplin, dan berjiwa nasionalis.
Meski banyak tantangan di depan mata, kebijakan wajib militer 2026 tetap dianggap sebagai langkah bersejarah bagi Kamboja. Dalam jangka panjang, pemerintah berharap program ini bisa memperkuat kesadaran nasional, solidaritas sosial, dan ketahanan negara di tengah ancaman global yang semakin dinamis.
Bagi sebagian generasi muda, program ini mungkin terasa berat. Namun bagi pemerintah dan kalangan militer, ini adalah momentum kebangkitan nasional yang akan menentukan arah masa depan Kamboja.
Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Pertahanan Tea Seiha:
“Kamboja membutuhkan rakyat yang siap, bukan hanya dalam pikiran tetapi juga dalam tindakan. Tahun 2026 akan menjadi titik balik sejarah bagi bangsa ini.”
Kebijakan wajib militer Kamboja tahun 2026 menjadi simbol era baru nasionalisme dan kemandirian militer. Dengan mewajibkan seluruh warga berusia 18–30 tahun ikut serta, pemerintah ingin mencetak generasi muda yang disiplin, kuat, dan cinta tanah air.
Meskipun menuai pro dan kontra, tidak bisa dipungkiri bahwa langkah ini menandai babak baru dalam sejarah modern Kamboja, yang berani berdiri di atas kaki sendiri dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang penuh tantangan.
Kamboja kini bukan lagi sekadar negara kecil di jantung Indochina — melainkan bangsa yang siap menegakkan kedaulatan dan kehormatan di mata dunia.
Ikan teri — kecil, gurih, dan sering dianggap lauk sederhana — ternyata menyimpan kandungan gizi…
Majalengka — Suasana tenang di sebuah masjid kecil di Desa Sukamukti, Kabupaten Majalengka, mendadak berubah…
Bayangkan sebuah pertarungan dunia di mana dua makhluk dari garis keturunan yang sama namun nasibnya…
Tubuh manusia memiliki cara tersendiri dalam memberi sinyal ketika ada sesuatu yang tidak beres. Salah…
Lebih dari Sekadar Minuman Pagi: Eksplorasi Komponen Utama Latte latte, yang secara harfiah berarti…
https://yokmaju.com/